Rocky Prihatin Nasib Penambang

  • Whatsapp
Rocky H Sinaga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

METROSIDIK.CO.ID, ANAMBAS -Tidak dilarang bukan berarti boleh dilakukan. Diperbolehkan belum tentu nyaman dilakukan. Inilah sepenggal kalimat yang menggambarkan kegelisahan para penambang pasir tradisional di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Kalimat itu mengutip pernyataan Rocky H Sinaga anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Anambas pada Senin, 19/4/21.

Menurutnya, untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan itu harus ada hukum yang mengaturnya. Salah satunya menentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang sebelumnya harus dilakukan kajian kelayakan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

“Pemerintah daerah harus segera menetapkan WPR. Dan penetapannya juga tidak dilakukan serempangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah,” kata legislatif dari partai Golkar ini.

Pria yang lahir 52 tahun silam ini siap berkolaborasi bersama eksekutif untuk menyelesaikan perizinan pertambangan rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ia tidak ingin permasalahan ini terus berlarut-larut. Karena kata dia, jika dibiarkan tambang ini ilegal, maka akan berdampak buruk baik lingkungan dan sosial.

“Para penambang ini harus dilegalkan, agar mereka tenang. Ini juga merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka,” sebut Rocky yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Kegiatan tambang pasir laut sudah berlangsung puluhan tahun. Diantara para penambang sudah ada yang sepuh, hampir semua pembangunan insfratruktur baik pemerintah dan swasta di Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari pasir mereka.(*)


Dapatkan Pelanggan Anda!
Dengan cara Mudah....

Pos terkait

jasa website rumah theme

MENARIK UNTUK ANDA: