Ketua DPRD Pimpin Paripurna Tiga Ranperda

  • Whatsapp
Hasnidar Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Abdul Haris Bupati Kepulauan Anambas

Pro Anambas–Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar pimpin langsung Rapat Paripurna pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di ruang rapat lantai satu gedung Sekretariat DPRD Jalan Iman Bonjol, Kecamatan Siantan, Rabu 31 Maret.

Hasnidar Ketua DPRD saat Ranperda dari Bupati Kepulauan Anambas

Hasnidar menyebut, kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh DPRD Anambas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya, dituangkan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati Kepulauan Anambas saat menyampaikan Ranperda

Tiga Ranperda perioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda) tahun anggaran 2021 ini disampaikan oleh Bupati Anambas, Abdul Haris, SH. Diantaranya pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada masyarakat atau investor, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang desa.

Dijelaskan Abdul Haris, pemerintah melakukan evaluasi perangkat daerah baru, pemekaran perangkat daerah dan penyesuaian nomenklatur dengan beberapa pertimbangan sesuai visi dan misi kepala daerah guna membangun daerah secara optimal dan berkesinambungan.

“Perangkat daerah merupakan unit organisasi yang akan melaksanakan rencana pembangunan. Oleh karena itu, harus mampu mengakomodir amanah yang diberikan pemerintah,” terangnya.

Kata Abdul Haris, lingkup kerja Pemda tercermin dalam tugas dan fungsi yang merupakan persentasi dari urusan yang desentralisasi disesuaikan dengan Undang Undang. Pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada beban kerja yang tercermin dari bobot setiap urusan di kabupaten.

Terkait insentif, Abdul Haris berharap ada kontribusi dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja lokal. Kepada investor agar bisa bermitra dengan usaha kecil mikro dan menengah serta koperasi dan industri dengan mengandalkan produksi dalam negeri.

“Kita berharap Ranperda ini dapat diproses dengan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga dapat mempermudah langkah kerja investor,” ujarnya.

*Ms

Mau Omzet BISNIS Anda Meledak?

Pos terkait

jasa website rumah theme